Menteri PPN: Morotai Pusat Pertumbuhan di Maluku Utara

0
141

Menteri PPN: Morotai Pusat Pertumbuhan di Maluku Utara

id
Morotai

Pewarta: Abdul Fatah

Menteri PPN: Morotai Pusat Pertumbuhan di Maluku UtaraMenteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci dalam Seminar ISEI di Ternate, Maluku Utara, Jumat. Ia menyatakan pemerintah menjadikan pulau Morotai daerah pertumbuhan baru (humas Bappenas)

Ternate, 15/9 (Antara Maluku) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah pusat akan menjadikan Pulau Morotai sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Provinsi Maluku Utara (Malut).
"Saat ini Pulau Morotai jadi skala prioritas dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya bisa terasa," kata Menteri PPN dan Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro saat menjadi keynote speech pada seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Ternate, Jumat.
Dia mengatakan Pulau Morotai sebagai salah satu kawasan perbatasan dengan Filipina dan samudera pasifik tentunya memiliki daya tarik tersendiri dalam pengambangan pariwisata dan berbagai sumber daya di pulau tersebut.
Apalagi Malut miliki status unik dan kategori daerah perbatasan dengan pasifik dan negara Filipina, yang mendukung hubungan dagang dengan negara Kepulauan Pelauw serta mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan dan kemaritiman.
Selain itu, kata Menteri Bambang Brodjonegoro, skala prioritas lainnya adalah Buli di Kabupaten Halmahera Timur yang kini telah menjadi kawasan prioritas, karena telah dibangun pembangunan Smelter ferronikel, Indonesia pengekspor nikel terbesar di dunia.
"Malut harus siap bersaing mulai dari tambang nikel dan perikanan dengan tidak bergantung pada SDA, Malut daerah kepulauan karena lautnya lebih besar dari darat, jadi swasta dilibatkan dlm pembangunan. Malut miliki SDM sangat besar, harus perkuat prioritas dengan mendorong peran swasta secara mandiri," ujarnya.
Menteri berharap adanya perhatian khusus dari Pemprov Malut dan kabupaten/kota lainnya di Malut, khususnya dalam meningkatkan sistem pendidikan yang layak bagi anak bangsa agar bisa diandalkan dalam pembangunan di daerah.
Sementra itu, Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib ketika dikonfirmasi meminta agar pemerintah pusat tidak menghitung pemberian Dana Alokasi Khusus jangan hanya dihitung luas daratan, sehingga pembangunan di Malut bisa berjalan secara merata.

Editor: John Nikita

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya
Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here