Kapolri minta alumni Kahmi cegah konflik sosial

0
27

Kapolri minta alumni Kahmi cegah konflik sosial
| 726 Views

Pewarta: Taufik Ridwan

Kapolri minta alumni Kahmi cegah konflik sosialKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Bangsa Tiongkok memiliki orientasi ekspansi ekonomi ke luar, selain itu rakyatnya bersatu padu menghadapi tantangan global untuk bersaing dengan negara lain."

Jakarta (ANTARA News) – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang tersebar pada seluruh Indonesia untuk turut mencegah konflik sosial.
"Di mana saja ada KAHMI karena itu kita jangan cakar-cakaran di dalam negeri agar tidak kalah dari negara lain," kata Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta Rabu.
Kapolri menjadi pembicara pada Dialog Nasional HUT 51 KAHMI bertemakan "Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan".
Tito memuji anggota KAHMI yang hadir pada berbagai bidang dan elemen masyarakat dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Tito menilai KAHMI merupakan salah satu unsur penting pada kehidupan berbangsa dalam mencegah potensi konflik sosial.
Polisi jenderal bintang empat itu mencontohkan Indonesia bisa meniru Tiongkok yang mampu menjadi negara maju pada bidang ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun.
"Bangsa Tiongkok memiliki orientasi ekspansi ekonomi ke luar, selain itu rakyatnya bersatu padu menghadapi tantangan global untuk bersaing dengan negara lain," ujar Tito.
Jenderal Polisi Tito menyatakan Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju dengan tiga prasyarat yakni populasi penduduk yang besar mencapai sekitar 265 juta jiwa, kekayaan alam yang melimpah-ruah, serta luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Tito menyebutkan Price Waterhouse Coopers (PWC) memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima dunia pada 2030.
Dengan syarat pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen dan stabilitas politik di Indonesia terkendali.
Sementara itu, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD mengungkapkan persoalan Indonesia pada bidang ekonomi yakni kesenjangan antara kelompok ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan rasa nasionalis yang dibangun berdasarkan keadilan sehingga kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Berita Lainnya

Komentar Pembaca


Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here