Aceh

BPMA: PT PEMA Masih Kandidat Operator Blok B

Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) ternyata belum mengalihkan pengelolaan ladang minyak dan gas (migas) Blok North Sumatera B (NSB) atau sering disebut Blok B di Aceh Utara kepada PT Pemerintah Aceh (PEMA). Perusahaan milik Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) ini masih berstatus sebagai kandidat.

Hal itu diungkapkan Plt Deputi Dukungan Bisnis Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Afrul Wahyuni, menjawab Serambi, Senin 22/6/2020). Ia mengatakan, PT PEMA harus melengkapi syarat-syarat baku yang diminta Kementerian ESDM untuk bisa menjadi pengelola Blok B tersebut. “Iya (belum ada pengalihan pengelola),” katanya.

Afrul Wahyuni menjelaskan, BPMA dimintai oleh Kementerian ESDM memfasilitasi PT PEMA untuk pembukaan dan pemanfaatan data migas di Blok B. Sesuai regulasi, PT PEMA diberi kesempatan pertama untuk menjadi pengelola lanjutan Blok B setelah kontrak sementara PT PHE berakhir pada 17 November 2020.

Untuk bisa mengelola ladang migas itu, PT PEMA harus melengkapi syarat baku yang ditetapkan kementerian dalam waktu 14 hari sejak terbitnya surat Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada Rabu, 17 Juni 2020, yang ditujukan kepada BPMA. Persyaratan itu harus disusun dalam bentuk proposal.

Selanjutnya BPMA akan mengevaluasi proposal pengelolaan yang diajukan oleh PT PEMA terkait beberapa hal, di antaranya program kerja, bentuk kontrak kerja sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan, dan kepemilikan saham.

“Kita mengapresiasi PT PEMA yang sudah menyatakan kesiapannya sebagai operator berikutnya (Blok B setelah PHE). Untuk menjadi pengelola ada syarat yang harus dipenuhi sesuai surat menteri dan PP 23 tahun 2015. BPMA akan mengawasinya,” ungkap dia.

Dengan mengedepankan keberlangsungan produksi migas dan peningkatan cadangan migas Aceh ke depan, BPMA akan memberikan rekomendasi akhir yang paling optimal kepada Menteri ESDM setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur Aceh.

Dalam hal ini, lanjut Afrul, apabila PT PEMA tidak mampu mengelolanya sendiri dan harus melakukan pengelolaan bersama antara PT PEMA dan PHE, maka BPMA akan memfasilitasi penyiapan dan finalisasi kontrak kerja sama bagi hasil, pasca-berakhirnya kontrak sementara PT PHE pada 17 November 2020.

“BPMA akan selalu melaksanakan setiap kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI untuk menjamin keberlangsungan operasi migas di Aceh. Sehingga terciptanya kemakmuran bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Aceh pada khususnya,” ungkap Afrul.

Tag
Show More
Close