Nasional

Kata Pakar Otda, Djohermansyah Djohan, Pilkada Serentak 2020 Menabrak Undang-Undang Pemilu

Pemerintah pusat dinilai terlampai memaksa diri jika menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Corona.

Penilaian tersebut disampaikan Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan dalam diskusi “Pilkada Langsung Tetap Berlangsung?” oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (13/6/2020).

Dia mengatakan, Pilkada Serentak 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020 menabrak tiga asas fundamental.

Pertama, saat ini ada bencana non alam, virus corona atau Covid-19 yang kini masih mewabah.

Dalam kondisi yang demikian, mestinya pilkada tidak boleh dilaksanakan, karena sedang ada bencana.

Menurut Djohermansyah, asas tersebut tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pertama, tidak ada pilkada bila ada bencana. Itu dalil dan dimunculkan normanya dalam undang-undang kita. Jadi begitu ada bencana, apalagi ini bencana nonalam nasional,” kata Djohermansyah.

Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional lewat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 13 April.

Menurut Djohermansyah, keputusan pemerintah dan DPR melaksanakan pilkada pada 9 Desember 2020 nanti, tidak berlandaskan pada kajian saintifik mengenai pandemi Covid-19.

Tag
Show More

Related Articles

Close