Sulawesi

Gubernur Sulsel Pecat Pegawai Pemprov yang Ditangkap Gara-gara People Power

Darul/Tribun TimurKabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani saat rilis kasus ujaran kebencian di Sosmed Facebook, ajakan People Power.

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah akan memberhentikan pegawai honorer Pemprov Sulsel yang ditangkap polisi gara-gara mengajak melakukan people power.

Pegawai berinisial MA (29), bertugas di Dinas Sosial Sulsel Jl AP Pettarani, kota Makassar.

Nurdin mengatakan sikap Pemprov Sulsel memberhentikan MA ini sudah tepat. Apa yang dilakukan MA dinilai melanggar kode etik kepegawaian sehingga wajib disanksi pemberhentian.

"Saya langsung berhentikan karena terbukti," ujar Nurdin Abdullah, Jumat (17/5/2019).

Menurutnya, aksi people power ini hanya merugikan banyak masyarakat, apalagi jika tumpah ruah di jalan raya.

Nurdin mengatakan jika ada pihak yang merasa dirugikan kiranya mengambil upayah hukum.

"Momentum Ramadan ini sebaiknya kita mempererat ukhuwah kita. Masih banyak urusan yang lebih penting dari pada turun ke jalan," ujarnya.

Sekedar diketahui MA ditangkap tim Polda Sulsel pada Kamis, 16 Mei 2019.

MA memposting di status Facebooknya: 'Kami tidak perlu capek menunggu kesiapan KPU karena semua juga pun sia-sia. Karena kami jauh lebih siap untuk people power tanggal 20-22 Mei 2019. Diperkirakan memakan 200 korban jiwa nanti'.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondhani mengatakan bahwa maksud dan tujuan MA ini untuk mengajak orang orang untuk ikut turun ke jalan pada tanggal 22 Mei 2019.

Dari hasil pemeriksaan sementara, MA menyebarkan postingan ini ke media sosial pada 8 Mei 2019 melalui akun bernama Muh Aufar Afdillah Alham.

"Ini jelas melanggar pidana, ini sangat berbahaya sekali di akun media sosial di Facebook dan ini diketahui masyarakat luas," ujarnya dalam keterangan Pers di Mapolda Sulsel.

Saat ini, Polisi mengamankan barang bukti berupa handphone dan screenshot status Facebook MA.

Atas perbuatannya, MA dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. (sal)

Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy

TRIBUN

Show More

Related Articles

Close