Luar Negeri

RI Tegaskan Pengaturan GSO untuk Kepentingan Negara Berkembang

RI Tegaskan Pengaturan GSO untuk Kepentingan Negara Berkembang

Rabu, 3 April 2019 07:03 WIB

Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS berlangsung di Wina dari 1 hingga 12 April mendatang, dan dihadiri oleh 92 negara anggota serta beberapa observer. (FOTO: ANTARA Lampung/Ist)

London (ANTARA) – Delegasi Indonesia dalam pernyataan nasional disampaikan Wakil Kepala Perwakilan RI di Wina, Witjaksono Adji pada Sesi ke-58 Sub Komite Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Damai dari Luar Angkasa (UNCOPUOS-United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) di Wina, Austria, Senin (1/4) menegaskan masalah pengaturan Geostationary Orbit (GSO) untuk kepentingan negara berkembang.
KBRI Wina dalam keterangan pers yang diterima Antara London, Rabu, menyebutkan UNCOPUOS merupakan Komisi PBB yang menyediakan forum bagi negara-negara anggota PBB untuk membahas mengenai pengaturan antariksa bagi tujuan damai. Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS berlangsung di Wina dari 1 hingga 12 April mendatang, dan dihadiri oleh 92 negara anggota serta beberapa observer.
GSO sebagai bagian dari antariksa merupakan sumber daya alam yang terbatas, namun memiliki nilai strategis dan ekonomis. Karena sifatnya yang terbatas ini, Indonesia menginginkan agar negara-negara di dunia membahas penggunaan GSO dengan memperhatikan prinsip rasional, efisien, ekonomis, dan adil.
Keempat prinsip tersebut diperlukan agar eksplorasi GSO dapat memberi manfaat bagi banyak pihak, termasuk negara berkembang.
Indonesia menginginkan pembahasan dilakukan saat Sesi ke-58 Sub Komite Hukum UNCOPUOS. Partisipasi Indonesia dalam Sesi ke-58 ini akan memberi peran peningkatan keantariksaan Indonesia di masa depan, utamanya terkait akses ke antariksa maupun pendayaagunaan lainnya yang terkait dengan potensi ekonomi maupun perlindungan keutuhan wilayah RI.
GSO penting bagi Indonesia karena merupakan lintas orbit yang tepat berada di atas ekuator, dalam hal ini membentang di sepanjang wilayah khatulistiwa Indonesia.
Selain GSO, Indonesia juga menegaskan kembali agar antariksa digunakan, dieksplorasi, dan didedikasikan hanya untuk kepentingan damai yang memberi manfaat bagi umat manusia.
Sesi ke-58 juga dimanfaatkan delegasi dari Indonesia untuk mempromosikan PP No. 11/2018 yang mengatur implementasi tata cara pengaturan penginderaan jauh, sebagai aturan implementasi dari UU No.21/2013 mengenai antariksa.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

  • TAGS:
  • Wina

Berita Terkait

Indonesia prihatin legalisasi pemakaian ganja

19 Maret 2019 05:43

Liga Europa: Inter ke 16 besar usai menang 4-0 atas Rapid

22 Februari 2019 08:01

Ban kapten dicopot, Icardi tolak ikut Inter ke Wina

14 Februari 2019 10:37

Indonesia jadi "partner country" pameran wisata terbesar Austria

15 Januari 2019 05:40

Rapid Wina melaju dan singkirkan Rangers

14 Desember 2018 03:40

Puan Sampaikan Kesuksesan Asian Games kepada WNI di Wina

28 November 2018 23:24

Legislator sebut Saudi langgar Konvensi Wina 1961

31 Oktober 2018 18:12

Villarreal gelar pesta lima gol tanpa balas saat jamu Rapid

26 Oktober 2018 05:01

Komentar

Kirim ×

Login

Username Password Tetap masuk Masuk Belum Daftar? Registrasi Login Dengan FACEBOOK TWITTER GOOGLE Tutup
Sumber: ANTARA

Baca Selengkapnya

Berita Terkait

Back to top button